Aceh merupakan kesatuan masyarakat aturan yang bersifat istimewa dan dimemberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Aceh mendapatkan status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa dimemberikankan kepada Aceh dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 yang memberikansi keistimewaan mencakup agama, peradatan, dan pendidikan.
Kemudian nama Aceh berubah lagi menjadi Nanggroe Aceh Darussalam (2001-2009). Nama ini dimemberikankan knorma dan sopan santun Aceh sedang didera konflik berkepanjangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada masa pemerintah presiden Megawati Soekarno putri.
Nama Aceh lalu berubah lagi menjadi “Provinsi Aceh” semenjak dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2009 Tentang Penyebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Aceh hingga sekarang.
Selain itu, kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota mencakup penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk terlaksanakan syari’at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama, penyelenggaraan kehidupan moral yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkharisma serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari’at Islam, dan tugas ulama dalam penetapan kudang kecepejakan kabupaten/kota.
Tambahan kewenangan kabupaten/kota dalam hal menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah tsanawiyah dengan tetap mengikuti sesuai ketentuan nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum. Pemerintah Aceh melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
