photo lineviral_1.png

Penjelasan Wacana Aspek Pancagatra Dalam Wawasan Nusantara

Penjelasan Tentang Aspek Pancagatra Dalam Wawasan Nusantara Penjelasan Tentang Aspek Pancagatra Dalam Wawasan Nusantara
Penjelasan Tentang Aspek Pancagatra Dalam Wawasan Nusantara Pada postingan terlampau, kita telah membahas perihal aspek trigatra dalam wawasan nusantara, dimana trigatra meliputi posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, pada postingan kali ini kita akan membahas mengenai satu lagi aspek yang terdapat dalam konsepsi wawasan nusantara, yaitu Pancagatra atau aspek sosial.

Konsepsi wawasan nusantara merupakan suatu konsep di dalam cara pandang dan pengaturan yang meliputi segenap kehidupan bangsa yang dinamakan astagatra, yang meliputi dua aspek salah satunya ialah aspek sosial (pancagatra). Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

Pancagatra ialah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup insan dalam bermasyarakat dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan norma-norma tertentu. Seperti yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa hal yang termasuk aspek pancagatra ialah sebagai diberikut.

1. Ideologi


Ideologi suatu negara diartikan sebagai guiding of principles atau prinsip yang dijadikan dasar suatu bangsa. Ideologi ialah pengetahuan dasar atau cita-cita. Ideologi merupakan konsep yang mendalam
mengenai kehidupan yang dicita-citakan serta yang ingin diiperjuangkan dalam kehidupan nyata. Ideologi sanggup dijabarkan ke dalam sistem skor kehidupan, yaitu serangkaian skor yang tersusun secara sistematis dan merupakan kebulatan pedoman dan doktrin.

2. Politik
Politik diartikan sebagai asas, haluan, atau kudang keringjaksanaan yang dipakai untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Kehidupan politik sanggup dibagi kedalam dua sektor yaitu sektor masyarakat yang memdiberikan input (masukan) dan sektor pemerintah yang berfungsi sebagai output (keluaran). Sistem politik yang diterapkan dalam suatu negara sangat memilih kehidupan politik di negara yang bersangkutan. Upaya bangsa Indonesia untuk meningkatkan ketahanan di bidang politik ialah upaya mencari keseimbangan dan keserasian antara keluaran dan masukan menurut Pancasila yang merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila.

3. Ekonomi
Kegiatan ekonomi ialah seluruh aktivitas pemerintah dan masyarakat dalam mengelola faktor produksi dan distribusi barang dan jasa untuk kesejahteraan rakyat. Upaya meningkatkan ketahanan ekonomi ialah upaya meningkatkan kapasitas produksi dan kelancaran barang dan jasa secara merata ke seluruh wilayah negara. Upaya untuk membuat ketahanan ekonomi ialah melalui sistem ekonomi yang diarahkan untuk kemakmuran rakyat.

4. Sosial Budaya
Sosial budaya sanggup diartikan sebagai kondisi dinamika budaya bangsa yang diberisi keuletan untuk membuatkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, tantangan, halangan, dan gangguan (ATHG). Gangguan sanggup tiba dari dalam maupun dari luar, baik secara eksklusif maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup sosial NKRI menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Esensi ketahanan budaya ialah pengaturan dan penyelenggaraan kehidupan sosial budaya. Ketahanan budaya merupakan pengembangan sosial budaya dimana setiap warga masyarakat sanggup membuatkan kemampuan pribadi dengan segenap potensinya menurut skor-skor Pancasila.

5. Pertahanan dan Keamanan


Pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamika dalam kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia yang diberisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan membuatkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ATHG yang membahayakan bukti diri, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Ketahanan di bidang keamanan ialah ketangguhan suatu bangsa dalam upaya bela negara, di mana seluruh IPOLEKSOSBUDHANKAM disusun, dikerahkan secara terpimpin, terintegrasi, terorganisasi untuk menjamin terselenggaranya Sistem Ketahananan Nasional.

Sumber pustaka: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- . Edisi Revisi Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.
close