Dampak Negatif Adanya Transmigrasi Pasti hampir tiruana teman-teman pernah mendengar kata transmigrasi? apa di benak teman-teman jikalau mendengar kata itu? secara umum transmigrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari kawasan yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi ke kawasan yang memiliki kepadatan penduduk yang rendah.
Di Indonesia, pola perpindahan penduduk ini dijadikan sebagai kegiatan pemerintah, bahkan ada menteri yang membidangi urusan transmigrasi. Kenapa? lantaran beberapa kawasan atau pulau yang terdapat di Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang kurang merata. Kaprikornus di Indonesia transmigrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang masih jarang penduduknya.
Kebanyakan penduduk transmigran yang dikirim ke kawasan yang kurang jumlah penduduknya berasal dari pulau Jawa dan Bali lantaran kedua pulau tersebut kepadatan penduduknya sudah memprihatinkan. Pola perpindahan penduduk yang dilakukan ini selain memiliki jawaban faktual juga memiliki jawaban negatif, diberikut ini beberapa referensi jawaban negatif dari adanya transmigrasi.
Dampak negatif yang pertama dari adanya transmigrasi yaitu memerlukan banyak biaya Program transmigrasi terutama yang bukan swakarsa memerlukan banyak biaya. Biaya-biaya tersebut untuk pemberangkatan sejumlah transmigran dan pembukaan lahan baru. Untuk menanggulangi problem tersebut pemerintah sanggup memprioritaskan transmigrasi swakarsa, sehingga biaya ditanggung oleh transmigran sendiri. Adapun pemerintah hanya sebatas menyediakan lahan gres saja.
Namun untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya melaksanakan transmigrasi swakarsa bukanlah pekerjaan yang gampang. Oleh lantaran itu pemerintah harus senantiasa memdiberikan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat.
Dampak negatif yang kedua dari transmigrasi yaitu sering timbulnya konflik antar masyarakat Masyarakat setempat, khususnya masyarakat tujuan transmigrasi yang berada di pedalaman sangat susah mendapatkan pendatang baru, apalagi mereka menganggap bahwa transmigran mengambil lahan garapan mereka. Hal tersebut sering memicu kecemburuan antara masyarakat setempat terhadap para transmigran, bahkan di antara mereka sering terjadi konflik.
Untuk menanggulangi problem tersebut perlu dilakukan penyuluhan dan training terhadap masyarakat setempat di kawasan tujuan transmigrasi. Di samping itu, juga didiberikan derma berupa fasilitas-fasilitas yang serupa yang didiberikan pada para transmigran sehingga sanggup meminimalisir kecemburuan sosial. Pemerintah juga sanggup mengadakan lembaga bersama yang mempertemukan antara masyarakat setempat dan para transmigran, sehingga ludang keringh mempererat kekerabatan di antara mereka.
Sumber pustaka: Galeri pengetahuan sosial terpadu 2: SMP/MTs Kelas VIII/Sri Sudarmi, Waluyo, editor Maryanto. — Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Baca juga ini:
Di Indonesia, pola perpindahan penduduk ini dijadikan sebagai kegiatan pemerintah, bahkan ada menteri yang membidangi urusan transmigrasi. Kenapa? lantaran beberapa kawasan atau pulau yang terdapat di Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang kurang merata. Kaprikornus di Indonesia transmigrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang masih jarang penduduknya.
Kebanyakan penduduk transmigran yang dikirim ke kawasan yang kurang jumlah penduduknya berasal dari pulau Jawa dan Bali lantaran kedua pulau tersebut kepadatan penduduknya sudah memprihatinkan. Pola perpindahan penduduk yang dilakukan ini selain memiliki jawaban faktual juga memiliki jawaban negatif, diberikut ini beberapa referensi jawaban negatif dari adanya transmigrasi.
Dampak negatif yang pertama dari adanya transmigrasi yaitu memerlukan banyak biaya Program transmigrasi terutama yang bukan swakarsa memerlukan banyak biaya. Biaya-biaya tersebut untuk pemberangkatan sejumlah transmigran dan pembukaan lahan baru. Untuk menanggulangi problem tersebut pemerintah sanggup memprioritaskan transmigrasi swakarsa, sehingga biaya ditanggung oleh transmigran sendiri. Adapun pemerintah hanya sebatas menyediakan lahan gres saja.
Namun untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya melaksanakan transmigrasi swakarsa bukanlah pekerjaan yang gampang. Oleh lantaran itu pemerintah harus senantiasa memdiberikan penyuluhan-penyuluhan pada masyarakat.
Untuk menanggulangi problem tersebut perlu dilakukan penyuluhan dan training terhadap masyarakat setempat di kawasan tujuan transmigrasi. Di samping itu, juga didiberikan derma berupa fasilitas-fasilitas yang serupa yang didiberikan pada para transmigran sehingga sanggup meminimalisir kecemburuan sosial. Pemerintah juga sanggup mengadakan lembaga bersama yang mempertemukan antara masyarakat setempat dan para transmigran, sehingga ludang keringh mempererat kekerabatan di antara mereka.
Sumber pustaka: Galeri pengetahuan sosial terpadu 2: SMP/MTs Kelas VIII/Sri Sudarmi, Waluyo, editor Maryanto. — Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
Baca juga ini: