Walaupun dikala ini Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi pada awal kemerdekaan terdapat pula seorang Perdana Menteri, selain Presiden dan Wakil Presiden. Tercatat Indonesia mempunyai perdana menteri tidak begitu usang yaitu hanya 14 tahun atau dari tahun 1945 - 1959.
Dalam sistem pemerintahan parlementer ini terdapat hubungan dekat antara kekuasaan direktur dengan legislatif (parlemen). Badan direktur atau pemerintah yang terdiri atas perdana menteri dan menteri-menteri dinamakan dengan kabinet-kabinet bertanggung balasan kepada parlemen. Sistem pemerintahan parlementer mempunyai keludang keringhan dan kelemahan.
Keludang keringhan Sistem Pemerintahan Parlementer
- Dalam pembuatan kudang keringjaksanaan simpel tercapai keseuaian pendapat antara direktur dan legislatif.
- Menteri-menteri yang diangkat merupakan kehendak dari bunyi terbanyak di parlemen, sehingga sanggup merepresentasikan kehendak rakyat.
- Sistem pertanggungjawabanan terang dalam hal pembuatan dan pengaplikasian kudang keringjakan publik.
- Dalam menjalankan tugasnya, para menteri akan bebrhati-hati sebab adanya pengawasan dari parlemen.
Kelemahan Sistem Pemerintahan Parlementer
- Kedudukan direktur (kabinet) tidak stabil, sebab tergantung pada lebih banyak didominasi pemberian parlemen, sehingga sewaktu-waktu sanggup diberhentikan oleh parlemen.
- Kabinet sanggup mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila para menteri merupakan anggota tubuh legislatif dari partai mayoritas.
- Kudang keringjakan politik negara menjadi goyah sebab sering terjadi pergantian kabinet apabila kabinet dalam bentuk koalisi.
- Masa jabatan tubuh direktur (kabinet) tidak sanggup ditentukan sesuai dengan selesai masa jabatannya, sebab sewaktu-waktu sanggup bubar.
